DPC Gerindra Jeneponto Gelar Pendidikan Politik
Komentar

DPC Gerindra Jeneponto Gelar Pendidikan Politik

Komentar

Terkini.id, Jeneponto – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Jeneopnto menyelenggarakan pendidikan politik kepada kadernya, di Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Jeneponto, Senin, 14 September 2020.

Dalam Pendidikan politik yang mengangkat tema penguatan partai politik dan civil society membangun demokrasi bermartabat, DPC Gerindra Jeneponto menghadirkan Pimpinan Bawaslu dan Plt Ketua KPU serta Kabag Kesbangpol Jeneponto sebagai pemateri.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jeneponto daerah pemilihan Kecamatan Tamalatea dan Bontoramba serta kurang lebih 100 kader partai Gerindra.

“Pendidikan politik bagi kader Partai Gerindra sangat penting dalam upaya memahami demokrasi Indonesia,” kata Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto, Andi Baso Sugiarto

Andi Baso Sugiarto mengatakan, dalam pendidikan politik yang diikuti sebanyak 74 orang kader se-Kecamatan Tamalatea dan Bontoramba diharapkan dapat memahami kondisi dan situasi politik di Tanah Air, khususnya di Kabupaten Jeneponto.

Baca Juga

“Para kader Partai Gerindra ,saya harapkan melalui pendidikan politik ini akan memahami juga peta politik untuk menghadapi hajatan demokrasi, yakni pemilihan umum (pemilu) legislatif dan Pilkada yang akan mendatang,” ujar Andi Baso Sugiarto.

Menurutnya, partai yang dipimpinnya terbuka untuk seluruh masyarakat dan Keberadaan partai Gerindra di Jeneponto untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang selama ini belum dapat terwujudkan dalam pembangunan.

“Kami berharap kepada kader untuk senantiasa berjuang untuk kepentingan rakyat. Dan kami juga menargetkan dalam pemilu legislatif mendatang mampu menambah kursi di DPRD Jeneponto yang selama ini baru bisa menempatkan kadernya 7 orang,” ucapnya.

Kabag Kesbangpol Jeneponto, Sarbini Mattewakang, mengatakan, apa yang dilakukan DPC Gerindra Jeneponto adalah suatu bukti bahwa partai Gerindra telah melakukan kegiatan dengan menggunakan dana hibah Pemerintah.

“Partai penerima dana hibah kita dorong untuk akuntabilitasnya, anggaran yang diterima harus jelas penggunaannya, kita berharap semua partai melakukan hal yang sama, anggaran hibah dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta Kegiatan yang dilaksanakan,” tutup Sarbini Mattewakkang.