DPRD Jeneponto Konsultasi Dengan Biro Pemerintahan dan Hukum Pemprov Sulsel Untuk Bahas ini

Terkini.id, Jeneponto – Pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jeneponto melakukan Konsultasi dan koordinasi terkait tentang penandatangan surat yang berimplikasi hukum di Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Kami sudah berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Pemprov Sulsel terkait penanda tanganan surat berimplikasi hukum, tentang polemik masalah yang terjadi di internal pimpinan DPRD Jeneponto,” jelas Wakil Ketua I DPRD Jeneponto, Irmawati Zainuddin, kepada jeneponto.terkini.id, Kamis, 17 September 2020.

Dalam Koordinasi tersebut, Menurut Irmawati, Biro Pemerintahan menyampaikan, sepanjang Ketua DPRD masih ada dan mengikuti rapat maka merupakan kewajibannya untuk melakukan penandatanganan sebab Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait pergantian Ketua DPRD belum terbit.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jeneponto Arak Bendera Merah Putih Bersama Ribuan...

“Jadi selama belum ada SK pergantian Ketua DPRD belum ada, maka Hj Salmawati masih Ketua DPRD dan wajib bertanggungjawab terkait tugasnya sebagai Ketua DPRD Jeneponto, perkara di PTUN bukan menggugurkan SK Gubernur yang ada selama ini,” jelasnya.

Selain, berkonsultasi dengan Biro Pemerintahan, Pimpinan dan anggota DPRD Jeneponto juga berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Sulsel.

Baca Juga: DPRD Jeneponto Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2021

“Kami juga berkonsultasi dengan Biro hukum dan diterima langsung oleh Kepala Biro hukum Pemprov Sulsel, ini dilakukan untuk mengakhiri polimik di internal pimpinan DPRD Jeneponto,” terang Irmawati.

Mereka berkonsultasi dengan Biro hukum Pemprov Sulsel karena Ketua DPRD Jeneponto Hj Salmawati raguan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menanda tangani surat berimplikasi hukum.

“Biro hukum Sulsel menyampaikan bahwa sepanjang SK Gubernur Sulsel belum di cabut terkait jabatan ketua DPRD Jeneponto Hj. Salmwati, maka sepanjang itu Hj Salmawati masih berkedudukan sebagai Ketua DPRD Jeneponto secara hukum,” tutup Irmawati.

Bagikan