21 September 2020 DPRD Jeneponto Baru Akan Bahas KUA PPAS APBD Perubahan

Terkini.id, Jeneponto -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto akan segera bahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2020.

“Bamus DPRD Kabupaten Jeneponto telah menjadwalkan pada tanggal 21 September 2020 untuk membahas KUA PPAS APBD Perubahan Pemkab Jeneponto,” kata Wakil Ketua I DPRD Jeneponto, Irmawati Zainuddin, kepada terkini.id, Kamis, 17 September 2020.

Menurutnya, Bamus DPRD Jeneponto melaksanakan rapat untuk membahas jadwal pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan, 16 September 2020, setelah unsur pimpinan dan anggota DPRD Jeneponto berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Pemprov Sulsel.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jeneponto Arak Bendera Merah Putih Bersama Ribuan...

“Jadi sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Sulsel, untuk mempertanyakan terkait penanda tanganan berita acara Paripurna pembahasan KUA PPAS APBD perubahan karena Hj Salmawati tidak mau tanda tanda,”ungkap Irmawati.

Lebih lanjut Irmawati menyampaikan hasil Koordinasinya dengan Biro Pemerintahan dan Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga: DPRD Jeneponto Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2021

“Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Pemprov Sulsel tetap meminta kepada ibu Hj Salmawati untuk tetap bertanggung jawab karena sampai saat ini beliau masih menjabat sebagai Ketua DPRD Jeneponto, SK pemberhentian dari Gubernur Sulsel belum terbit,” jelas Irmawati.

Selain itu kata Irmawati, Hj Salmawati dituntut untuk bertanggungjawab sebagaimana selama ini beliau menuntut gajinya sebagai Ketua DPRD Jeneponto.

“Jadi itu yang disarankan oleh Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Pemprov Sulsel, bahwa ibu Hj Salmawati tidak bisa lepas tangan dan harus bertanggungjawab karena Hj Salmawati masih Ketua DPRD, jadi nanti di anggaran perubahan semua unsur pimpinan harus bertanda tangan, karena Pemerintah Provinsi tidak akan mengevaluasi jika ada salah satu yang tidak tanda tangan padahal dia sehat,aktif dan dia ada,” tutup Irmawati Zainuddin.

Bagikan