DPRD Jeneponto Gelar Paripurna Penyerahan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD 2020

Terkini.id, Jeneponto – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto menggelar rapat paripurna penanda tanganan dan penyerahan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto,Jumat, 25 September 2020, malam.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Irmawati Zainuddin yang didampingi Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Imam Taufiq Bohari berlangsung di di ruang utama gedung DPRD Jeneponto jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Hadir dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Jeneponto, Wakil Bupati Paris Yasir, Sekda Syafruddin Nurdin, unsur Forkopimda Jeneponto, para anggota DPRD, para Asisten, pimpinan OPD, para Kabag Setda Kabupaten Jeneponto dan undangan lainnya.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jeneponto Arak Bendera Merah Putih Bersama Ribuan...

“Sebelum draf nota kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani, terlebih dahulu draf KUA PPAS perubahan APBD tahun 2020 dibacakan oleh Sekretaris DPRD Jeneponto, Muh. Asrul,” kata Irmawati, kepada jeneponto.terkini.id, Sabtu, 26 September 2020.

Menurutnya, isi nota kesepakatan tersebut diantaranya menyatakan, penyusunan APBD perlu disusun prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemkab Jeneponto untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran RAPBD tahun Anggaran 2020.

Baca Juga: DPRD Jeneponto Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2021

“Mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemkab Jeneponto tentang kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2020, para pihak sepakat terhadap PPAS perubahan APBD tahun 2020,” jelasnya.

Draf yang DPRD dan Pemkab Jeneponto sepakati meliputi rencana pendapatan, penerimaan dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2020, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara per urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara program dan kegiatan.

“Juga meliputi plafon anggaran sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah tahun Anggaran 2020,” ujarnya.

Baca Juga: DPRD Jeneponto Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2021

Usai pembacaan draf nota kesepakatan di lanjutkan dengan penanda tanganan oleh Pimpinan DPRD Jeneponto dan Pemkab Jeneponto oleh Wakil Bupati Paris Yasir.

Bagikan