Pemkab Jeneponto Serahkan Ranperda Perubahan APBD 2020 Kepada DPRD

Terkini.id, Jeneponto – Pemerintah Kabupaten Jeneponto, menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan tahun anggaran 2020 kepada DPRD Jeneponto.

Penyerahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Jeneponto dengan agenda Penyampaian dan penyerahan Ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2020 yang berlangsung di ruang Paripurna Gedung DPRD Jeneponto, Senin, 28 September 2020.

Ranperda APBD perubahan itu diserahkan oleh Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yasir Kepada Wakil Ketua I DPRD Jeneponto, Irmawati Zainuddin selaku pimpinan rapat paripurna.

Baca Juga: Sekda Optimis Hafidz Al-Quran Bakal Bertambah, Ketua BKPRMI Harap Perhatian...

Penyerahan RAPBD perubahan disaksikan oleh Wakil Ketua II dan 28 anggota DPRD Jeneponto, Sekda Syafruddin Nurdin, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, para asisten, Kabag, Camat, sejumlah Kepala Desa dan Kelurahan.

Wakil Bupati, Paris Yasir menyampaikan, ada beberapa hal atau kebijakan yang mendasari perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Baca Juga: Diverifikasi Lapangan Hybrid, Pemkab Jeneponto Optimis Raih KLA Madya

“Yang mendasari perbuhan APBD yakni, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis. Penyesuaian akibat tidak tercapainya pelampauan target dari penerimaan daerah yang telah ditetapkan dan kondisi darurat yang melanda Negara kita saat ini yaitu pandemi Covid-19 yang mengharuskan penyesuaian anggaran melalui refocusing dan relokasi anggaran,” jelas Paris Yasir.

Paris juga menyampaikan, terjadi perbedaan jumlah struktur pendapatan dan belanja yang dituangkan pada perubahan kua-ppas tahun anggaran 2020 dengan usulan Raperda perubahan APBD Tahun anggaran 2020.

“Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan penerimaan pendapatan yaitu penerimaan dana insentif daerah sebesar Rp. 15.633.258. 000 berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 114/PMK/tahun 2020 yang secara prioritas di peruntukkan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” kata Paris Yasir

Baca Juga: Diverifikasi Lapangan Hybrid, Pemkab Jeneponto Optimis Raih KLA Madya

Labih lanjut, Paris menyampaikan, perubahan itu juga karena penerimaan bantuan keuangan pemerintah provinsi sebesar Rp 40 milliar berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2065/IX/2020 yang secara khusus diperuntukkan pada prioritas pembangunan infrastruktur jalan, drainase, sumur bor, serta pencegahan stunting gizi buruk.

“Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tersebut akan menjadi penambahan pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 55.633.258 ribu rupiah, sehingga proyeksi perubahan pendapatan daerah direncanakan berkurang secara akumulasi sebesar Rp. 28.382.681.718, yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp 1.313.763.830.549 menjadi sebesar Rp 1.285.381.148. 831,” jelas Paris.

Bagikan