Waduh, Ketua DPRD Jeneponto Sudah Beberpa Kali Tidak Hadiri Paripurna

Terkini.id, Jeneponto – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto menggelar rapat paripurna penetapan Ranperda RAPBD menjadi peraturan daerah (Perda) APBD Jeneponto tahun anggaran 2021, Senin, 30 November 2020.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Jeneponto, Irmawati Zainuddin didampingi Wakil Ketua II, Imam Taufiq Bohari dan dihadiri 24 anggota DPRD Jeneponto yang menandatangani absensi saat rapat Paripurna resmi dibuka di ruang Paripurna DPRD Jeneponto, jalan Pahlawan Kecamatan Binamu Jeneponto.

Hadir Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Sekda Syafruddin Nurdin, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Kabag dan Kepala Kecamatan serta beberapa Kepala Desa dan Kelurahan.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jeneponto Arak Bendera Merah Putih Bersama Ribuan...

Dari pantauan Jeneponto.terkini.id, rapat paripurna DPRD Jeneponto tersebut kembali tidak dihadiri Ketua DPRD Salmawati dan beberapa anggota DPRD Jeneponto tidak hadir.

Terlihat kursi Ketua DPRD dan beberapa anggota Jeneponto kosong, Kursi pimpinan hanya diisi oleh Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Wakil Ketua I DPRD Irmawati, dan Wakil Ketua II DPRD II Imam Taufiq Bohari.

Baca Juga: DPRD Jeneponto Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2021

“Jumlah anggota DPRD Jeneponto yang telah mengisi dan menandatangani absensi sebanyak 24 orang,” kata Irmawati Zainuddin saat membuka secara resmi rapat paripurna DPRD Jeneponto tentang penetapan Ranperda RAPBD Jeneponto tahun 2021 menjadi Perda.

Wakil Ketua I DPRD Jeneponto Irmawati saat dikonfirmasi mengaku sudah beberapa kali DPRD melaksanakan rapat paripurna yang tidak dihadiri ketua DPRD Jeneponto.

“Iya, Ketua DPRD Jeneponto tidak hadir lagi, ini bukan pertama kali, paripurna penyerahan Ranperda Pemkab dan DPRD, paripurna penyerahan dan penetapan KUA PPAS dan penyerahan Ranperda RAPBD dan penetapan APBD Jeneponto tahun 2021 itu yang saya ingat tidak dihadiri,” kata Irmawati kepada terkini.id, Senin, 30 November 2021.

Baca Juga: DPRD Jeneponto Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2021

Sekwan DPRD Jeneponto, Muh Asrul juga mengaku Ketua DPRD Jeneponto, Hj Salmawati sudah beberapa kali tidak menghadiri rapat Paripurna.

“Sudah beberapa kali, cuman ketidak hadiran Ketua DPRD Jeneponto tidak menghambat pelaksanaan rapat Paripurna DPRD Jeneponto,” ucap Muh Asrul.

Menurutnya, tugas dan tanggungjawab unsur pimpinan DPRD itu tidak bisa terlepas dari kolektif kolegial.

“Ketiga pimpinan DPRD itu mempunyai tanggungjawab dan wewenang yang sama, jadi tidak boleh kegiatan DPRD tidak terlaksana hanya karena salah satu pimpinan yang tidak hadir,” tutup Muh Asrul.

Bagikan