DPD GTKHNK Jeneponto Minta Presiden Keluarkan Kepres Jaminan Menjadi PNS

Terkini.id, Jeneponto -DPD  Guru Tenaga Kependidikan Honore Non Kategori (GTKHNK)  35+ Kabupaten Jeneponto gelar sosialisasi dan penguatan dengan tema sukses meraih Kepres bersama GTKHNK35+.

Sosialisasi yang dihadiri Ketua DPRD Jeneponto, Hj Salmawati, Ketua GTKHNK 35+ Provinsi Sulawesi Selatan, Arman Almaudi, dan ratusan honorer tenaga kependidikan non kategori 35 keatas berlangsung di ruang Pola Panrannuanta Kantor Bupati Jeneponto, Kamis, 10 Desember 2020.

https://youtu.be/BSwgFcPblPQ

Baca Juga: LPPTKA – BKPRMI Bersama Bagian Kesra Setda Jeneponto Wisuda 1.539...

Ketua GTKHNK 35+ Provinsi Sulawesi Selatan, Arman Almaudi dalam sambutannya mengatakan, mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar gtk 35 yang pada hari ini melaksanakan kegiatan yang mulia menggelar sosialisasi

“semoga memilih tung ini mampu meningkatkan peran yang nyata serta menjadi momentum yang tepat serta membangun bangsa dan negara kita ini, insyaallah sosialisasi dan penguatan ini ini akan membawa hasil yang maksimal dan bermanfaat demi terwujudnya peningkatan GTKHNK 35+ untuk masa yang akan datang,” harap Arman Almaudi.

DPD  Guru Tenaga Kependidikan Honore Non Kategori (GTKHNK)  35+ Kabupaten Jeneponto gelar sosialisasi dan penguatan dengan tema sukses meraih Kepres bersama GTKHNK35+.

Baca Juga: Pertama di Jeneponto, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDN 48 Bontosunggu...

Ketua DPD GTKHNK 35+ Kabupaten Jeneponto, Saenab, menyampaikan, GTKHNK 35+ dan 35- terbentuk karena adanya keresahan dari teman-teman honorer tenaga kependidikan non kategori yang telah bertahun-tahun mengabdi namun tidak jelas statusnya.

“Honorer tenaga kependidikan yang usia 35 tahun keatas sudah tidak bisa lagi mendaftar sebagai CPNS. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah,” kata Saenab.

Selain itu, Saenab juga mengatakan, Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan. 

Ketua DPRD Jeneponto, Hj Salmawati

Baca Juga: Pertama di Jeneponto, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDN 48 Bontosunggu...

“Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.

Dia pun mendesak Presiden RI, untuk mengeluarkan Kepres yang dapat menjamin GTKHNK 35 plus dan 35 minus untuk diangkat menjadi PNS.

“Kami memohon Kebijakan Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan peraturan presiden (Kepres) yang dapat menjamin terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Katagori berusia di atas 35 Tahun (35+) yang bekerja di Instansi Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia menjadi Aparatur Sipil Negara tanpa tes,” tegasnya.

DPD  Guru Tenaga Kependidikan Honore Non Kategori (GTKHNK)  35+ Kabupaten Jeneponto gelar sosialisasi dan penguatan dengan tema sukses meraih Kepres bersama GTKHNK35+.

Sedangkan Ketua DPRD Jeneponto, Hj Salmawati, mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun di setiap sekolah di Kabupaten Jeneponto.

“Seperti yang kita ketahui bersama saudara saudari kita para tenaga pendidik diatas 35 sudah sekian lama mengabdikan diri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun disisi lain, sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan terkait masalah kesejahteraan, khususnya pada masalah status PNS dan penghasilannya,” jelas Hj Salmawati.

Dia pun menyampaikan, dukungannya usaha dan upaya yang dilakukan oleh honorer tenaga kependidikan di Butta Turatea ini. Dan Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah memberikan respon positif dengan merespon aspirasi tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Jeneponto sudah melayangkan surat dukungan kepada Presiden RI pada bulan Oktober 2020 lalu, Namun demikian selayaknya kita semua unsur terkait tetap melakukan langkah-langkah kongkrit dalam mewujudkan aspirasi saudara saudari para guru honorer non kategori 35 keatas,” tutup Hj Salmawati.

Bagikan