Komisi IV DPRD Jeneponto Konsultasi Penanganan Stunting di Barru dan Luwu

Komisi IV DPRD Jeneponto Konsultasi Penanganan Stunting di Barru dan Luwu
Komisi IV DPRD Jeneponto Konsultasi Penanganan Stunting di Barru dan Luwu

Terkini.id, Jeneponto – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto terus berkonsultasi  untuk menurunkan dan mencegah terjadinya Stunting.

Seperti yang dilakukan Komisi IV DPRD Jeneponto Jumat, 26 Maret 2021i di Kabupaten Barru dan Luwu dalam rangka konsultasi terkait percepatan dan pencegahan stunting.

Komisi IV DPRD Jeneponto Konsultasi Penanganan Stunting di Barru dan Luwu

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Jeneponto, H Kaharuddin Gau, kepada terkini.id, Selasa, 30 Maret 2021 diruang kerjanya, kantor DPRD Jeneponto, jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Dimana dalam kunjungan kerja Komisi IV DPRD Jeneponto ke dua Kabupaten itu, Komisi IV DPRD Jeneponto mendapatkan beberapa untuk menurunkan dan mencegah stunting.

“Pertama yang harus dilakukan adalah adanya pembentukan desa dan kelurahan lokus stunting, yang di mana di dalamnya itu ada yang dinamakan dengan Kampung peduli stunting,  yang ambil peranan di sini adalah pemerintah Desa, pemerintah Kecamatan yang tentunya dikuatkan dengan peraturan Bupati tentang kampung  peduli stunting dan didalamnya ada Dinas Kesehatan, TP PKK, ketahanan Pangan, Dinas sosial dan BKKBN serta stakeholder lainnya,” kata H Kaharuddin.

Komisi IV DPRD Jeneponto Konsultasi Penanganan Stunting di Barru dan Luwu

Menarik untuk Anda:

Menurutnya, semua stakeholder harus berperan aktif dalam mengambil fungsinya masing-masing dalam hal untuk bagaimana  stunting daerahnya dapat dicegah.

“Perlu diketahui bahwa salah satu faktor yang menentukan turun atau bertambahnya dari pada stanting itu adalah dari alat ukur yang digunakan oleh petugas, kalau kita menggunakan alat ukur yang sebenarnya dibanding dengan alat ukur sarung itu jauh berbeda, karena bergerak sedikit anak-anak yang diukur untuk stunting itu bisa menjadi ukurannya berubah, sehingga berpotensi menambah stunting karena alat yang digunakan itu tidak benar,” ungkapnya.

Ketua Komisi IV DPRD Jeneponto itu berharap Pemerintah harus selalu mengambil bagian untuk bagaimana pertumbuhan bayi dan ibu itu sehat .

“Mereka harus diberikan makanan tambahan, inilah semua yang menjadi kepedulian Pemerintah, harapan kami ke depan agar semua stakeholder dapat bersinergi dalam melakukan pencegahan stunting,” jelasnya.

Dia juga berharap agar Pemerinta mengadakan alat ukur stanting yang bagus,  kerena alat ukur adalah salah satu tolak ukur untuk dapat mendeteksi bahwa anak masuk stunting atau tidak.

Komisi IV DPRD Jeneponto Konsultasi Penanganan Stunting di Barru dan Luwu

“Selain itu untuk fokus dalam penanganan stunting, kita juga harus punya rumah stunting, yang harus dilengkapi dengan tenaga dan alat kesehatan, sehingga ketika ada anak kita yang terkena atau dicurigai diagnosa stunting, maka langkah awal harus ditempatkan dulu di rumah stunting untuk dilakukan penanganan,” ujar Kaharuddin.

Selain rumah stunting untuk mencegah terjadinya Stunting, Pemerintah Kabupaten harus menekankan kepada pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk tetap fokus membangun kampung sehat dan sejahtera.

“Jadi itu yang harus dilakukan Pemerintah dalam mencegah stunting dan harus didukung oleh semua elemen masyarakat, intinya disini adalah penanganan awal untuk mencegah terjadinya Stunting,” tutup H Kaharuddin.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan di Jeneponto, Anggota DPRD Sulsel, Vonny Ameliani Edukasi Masyarakat Tentang Keagamaan

Asrullah Pasrah Terbaring di Gubuk Pinjaman, Bupati Jeneponto Perintahkan Dinkes Tangani Warga Gowa itu

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar