Pemkab Jeneponto Gelar Pelatihan Teknis Penyusunan Anjab dan ABK
Komentar

Pemkab Jeneponto Gelar Pelatihan Teknis Penyusunan Anjab dan ABK

Komentar

Terkini.id, Jeneponto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto menggelar bimbingan teknis penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, di Hotel Gammara, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 24 Maret 2022.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi Setda  Pemprov Sulawesi Selatan, Kebag Ortala Pemkab Jeneponto dan beberapa pejabat lainnya, dibuka langsung oleh Bupati Jeneponto, Ik.san Iskandar.

Bimbingan teknis penyusunan Anjab dan ABK diikuti oleh 60 peserta dan akan berlangsung selama tiga hari.

Turut hadir, Asisten 1 bidang pemerintahan, Kadis Capil, Kabag Protpim, dengan pemateri dari Mempan RI dan dari Pemprop.

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, dalam sambutannya mengatakan, bimbingan teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja  lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto dilaksanakan untuk memberikan pelatihan mengenai teknis penyusunan Anjab dan ABK berdasarkan PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2020.

Baca Juga

“Pelaksanaan analisis aabatan ditujukan untuk menghadirkan peta jabatan, uraian jabatan dan syarat jabatan, yang sangat erat kaitannya dalam menghasilkan perencanaan pegawai yang lebih baik, pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, perencanaan karir, pengangkatan dalam jabatan, penilaian kinerja, dan remunerasi dalam hal ini pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP),” kata Iksan Iskandar.

Sementara Analisis Beban Kerja, kata Iksan Iskandar, merupakan teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis, sehingga akan diperoleh manfaat untuk penyempurnaan sistem organisasi dan prosedur kerja. Ini dimaksudkan untuk penyusunan kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan penilaian kinerja pegawai.

“Seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi di instansi Pemerintah pusat dan daerah, maka perlu dilakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan (proses bisnis),” jelasnya.

Bupati Jeneponto dua periode itu, menyampaikantujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. 

“Dalam kaitannya dengan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan pelatihan dan pendidikan, penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan, maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan 2 (dua) tahapan penyederhanaan birokrasi yang merupakan salah satu prioritas kerja Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan.

“Kita telah dilaksanakan tahapan penyederhanaan struktur organisasi terhadap 29 perangkat daerah dan tahapan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebanyak 276 jabatan,” ungkap Iksan Iskandar.

Dengan telah dilaksanakannya tahapan penyederhanaan struktur organisasi terhadap 29 perangkat daerah dan tahapan penyetaraan jabatan administrasi, Iksan menegaskan perlunya dilakukan penyusunan ulang Anjab dan ABK, 

“Selain untuk menyesuaikan dengan struktur organisasi dan tusi yang baru, juga untuk melaksanakan Peraturan Menteri PANRB nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Anjab dan ABK, di mana setiap Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan Menteri PAN RB, paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan Menteri itu diundangkan.

Pada kesempatan itu, Iksan menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan para narasumber yang berkompeten dari Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Bimbingan Teknis Penyusunan Anjab & ABK kepada seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

“Kami mengapresiasi serta mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Bagian Organisasi dalam mewujudkan penataan organisasi yang lebih baik salah satunya melalui kegiatan seperti ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan tahapan ketiga penyederhanaan birokrasi yaitu penyesuaian sistem kerja,” pungkasnya.