Ketua Partai Golkar, PPP dan PAN Ketemu, Bahas Koalisi Menghadapi Pilkada Jeneponto?
Komentar

Ketua Partai Golkar, PPP dan PAN Ketemu, Bahas Koalisi Menghadapi Pilkada Jeneponto?

Komentar

Terkini.id, Jeneponto – Dalam menghadapi pemilihan presiden tahun 2024, tiga partai besar, yakni Golkar, PAN dan PPP resmi berkoalisi.

Koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu telah di deklarasikan pada Kamis, 12 Mei 2022. Hal itu dilakukan oleh Ketiga partai politik itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222.

Dengan dideklarasikannya koalisi tersebut, apakah akan berdampak pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang juga akan digelar pada tahun 2024.

Seperti di Kabupaten Jeneponto, tiga pimpinan partai politik di Butta Turatea melakukan pertemuan awal dalam berkomunikasi terkait Koalisi Indonesia Bersatu, Senin, 23 Mei 2024.

Pertemuan, Ketua DPD II Partai Golkar Jeneponto H. Iksan Iskandar, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jeneponto HM Imam Taufiq Bohari, dan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Jeneponto Asdin Basoddin Azis Beta untuk menindak lanjuti instruksi partai.

Ditanya terkait pembahasan ketiga pimpinan partai politik itu, Ketua DPC PPP Jeneponto, Imam Taufiq Bohari mengatakan membahas terkait koalisi partai.

“Koalisi partai ditingkat pusat yang ditindak lanjuti sampai di tingkat daerah,” kata Imam Taufiq.

Akankah koalisi Indonesia bersatu akan berdampak dalam berkoalisi untuk mengusung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Jeneponto?

“Kita lihat nanti seperti apa konstalasi politik, termasuk hasil Pileg 2024,” kata Imam Taufiq.

Sementara, Ketua DPD PAN Jeneponto, Asdin Basoddin Azis Beta mengaku, pertemuan tiga pimpinan partai politik itu membahas terkait koalisi Indonesia bersatu yang telah dideklarasikan oleh pimpinan partai pusat.

“Jadi intinya menindaklanjuti perintah partai, kita di daerah ikut saja dengan perintah partai,” jelas Asdin.

Terkait dalam menghadapi Pilkada Jeneponto, Asdin mengaku belum membahas hal tersebut.

“Tentunya kita harapkan komunikasi terus dilakukan, jika instruksi pimpinan partai di pusat itu wajib, kenapa tidak,” jelas Asdin.