MTsN 2 Jeneponto Menuju Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM

Terkini.id, Jeneponto – Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Jeneponto menjadi salah satu satuan kerja (Satker) sebagai pilot project Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

MTsN 2 Jeneponto telah menandatangani Satker pilot project pada acara pencanangan pembangunan  ZI menuju WBK dan WBBM yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Suelawesi Selatan.

MTsN 2 Jeneponto menjadi Satker sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kemarin kita telah menandatangani program tersebut,” kata Kepala MTsN 2 Jeneponto, Hj Nuraedah kepada terkini.id, Kamis. 26 Mei 2022.

MTsN 2 Jeneponto Menuju Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM

Baca Juga: BPJS Kesehatan Jeneponto Dorong Universal Health Coverage Dangan Kerjasama Kejari

Menurutnya, Program itu merupakan program nasional dalam upaya pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi di Indonesia yang menjadi prioritas Kementerian Agama. 

“Program ini dimulai setelah dilaksanakannya pencanangan oleh kantor wilayah kementerian agama Provinsi Sulawesi Selatan,” jelas Hj Nuraedah.

Baca Juga: DPD PAN Jeneponto Rekomendasikan 8 Nama Calon Presiden, 3 Gubernur

Lebih lanjut, Hj Nuraedah mengaku akan berupaya untuk mewujudkan program tersebut.

“Tentunya kita akan berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan semua proses atau kriteria untuk menjadi satuan kerja pembangunan ZI dalam mewujudkan WBK dan WBBM,” ungkap Hj Nuraedah.

Ia berharap, dukungan dari semua stakeholder untuk mewujudkan program nasional tersebut.

MTsN 2 Jeneponto Menuju Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM

Baca Juga: DPD PAN Jeneponto Rekomendasikan 8 Nama Calon Presiden, 3 Gubernur

“Untuk mewujudkan WBK, kami telah membentuk Tim Zona Integritas yang terdiri dari 6 Pokja yang akan menangani dan melengkapi seluruh epidence yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur, Penataan Tata Laksana, Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan,” tutup Hj Nuraedah.

Bagikan