Kepala BPS Sebut Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan Jeneponto Turun Signifikan

Terkini.id, Jeneponto – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jeneponto, Muhammad Kamil ungkapkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jeneponto mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Hal itu diungkapkan  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jeneponto, Muhammad Kamil kepada terkini.id, saat ditemui di Kantor Bupati Jeneponto, Rabu, 22 Juni 2022.

“Percepatan penurunan indeks keparahan kemiskinan di Jeneponto dari tahun 2010 sampai 2021 itu sangat cepat pergerakan, dimana dari 0,74 persen di 2010 menjadi 0,29 persen di tahun 2021, itu terjadi pendapatan perekonomian masyarakat semakin membaik dan hampir merata,” kata Muhammad Kamil.

Data Indeks keparahan kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan

Baca Juga: Buka Konfercab HMI Jeneponto, Bupati Sebut Perlunya Sinergitas

Begitu pun terkait indeks kedalam kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Sulsel, Muhammad Kamil mengatakan Jeneponto merupakan Kabupaten yang terbaik selama kurang lebih 10 tahun terakhir.

“Indeks kedalaman kemiskinan Jeneponto pun mengalami perubahan yang sangat signifikan selama kurang lebih 10 tahun terakhir, tahun 2010 Jeneponto berada di 2,93 persen dan tahun 2021 turun menjadi 1,64 persen,” jelas Muhammad Kamil.

Baca Juga: HGN Ke-62, Ketua TP PKK Sebut Pencegahan Stunting, Wasting, Obesitas...

Menurutnya, penanganan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto dalam 10 tahun terakhir sudah sangat baik.

Data Indeks keparahan kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan

“Pergerakan penanganan kemiskinan di Jeneponto cukup cepat, dari persentase penduduk miskin (P0) dari angkan 19,09 di tahun 2010 turun menjadi 14,28 persen di tahun 2021, itu menunjukkan penurunan penduduk miskin di Jeneponto cukup cepat,” terangnya.

Sedangkan Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yasr sangat mengapresiasi data akurat dari BPS Jeneponto.

Data Indeks kedalaman kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan

Baca Juga: HGN Ke-62, Ketua TP PKK Sebut Pencegahan Stunting, Wasting, Obesitas...

“Kita sepakat bahwa data BPS merupakan data yang ril, yang diakui oleh Pemerintah serta berkekuatan hukum, cuman kita memberikan saran terkait indikator, kita mendorong terkait indikator kearifan lokal, misalnya daging itu harus jelas, kalau di Jeneponto kan masyarakat makannya daging kuda, beras harus jelas, beras itu dari mana, apakah itu beras dari hasil panen sendiri,” ungkap Paris Yasir.

Paris yang merupakan koordinator tim penanganan kemiskinan di Jeneponto menambahkan, untuk lebih mempercepat laju penurunan angka kemiskinan maka semua OPD harus terlibat.

Data Indeks kedalaman kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan

“Jadi semuanya harus terlibat, bukan hanya Bupati, Wakil Bupati dan Dinsos, tapi semua OPD harus saling mendukung, tentunya salah satu yang harus dilakukan adalah percepatan perkapita perekonomian masyarakat,” tutup Paris Yasir.

Bagikan