Bawaslu Jeneponto Gelar Rapat Imlementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
Komentar

Bawaslu Jeneponto Gelar Rapat Imlementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

Komentar

Terkini.id, Jeneponto – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto mengadakan rapat evaluasi imlementasi reformasi birokrasi dan zona integritas yang dihadiri langsung oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Hasmaniar Bachrun sebagai narasumber.

Rapat itu berlangsung di ruang media center kantor Bawaslu Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rabu, 31 Agustus 2022.

Hadir Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Koordinator Sekretariat dan staf PNS serta staf PPNPNS.

Anggota Bawaslu Sulsel Kordiv organisasi, Hasmaniar Bachrun dalam materinya menyampaikan, dengan diterapkannya reformasi birokrasi dan zona integritas Bawaslu, merupakan sebuah upaya dalam merampingkan birokrasi kita dalam memberikan pelayanan kepada publik. 

“Melalui evaluasi yang senantiasa dilakukan, semoga ikhtiar kita dalam mewujudkan pelayanan yang baik dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia dapat terwujud.?,” jalas Hasmaniar Bachrun.

Baca Juga

Ketua Bawaslu Jeneponto, Saiful, menyampaikan bahwa reformasi birokrasi bukan lagi sebuah tuntutan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi aparatur pemerintahan.

“Oleh karena itu Bawaslu Jeneponto sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan menuju satuan kerja (Satker) harus melakukan berbagai persiapan, perbaikan, pembenahan dan evaluasi baik dari sisi kelembagaan, tata laksana maupun sumber daya,” kata Saiful.

Langkah awal yang akan kita lakukan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di Bawaslu, menurut Saiful, adalah membentuk tim pembuatan dan penetapan tim reformasi birokrasi, pembuatan dan penetapan SK role model dan agen perubahan reformasi birokrasi tahun 2022, dan penyusunan action plan implementasi reformasi birokrasi tahun 2022.

“Langkah sejalan dengan surat edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 3 tahun 2022 tentang implementasi reformasi Bawaslu tahun 2022. 8 poin area perubahan menjadi prioritas reformasi birokrasi di Bawaslu Kabupaten, meliputi area managemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, tata laksana kelembagaan, mangemen SDM, akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara anggota Bawaslu Jeneponto Kordiv SDM, organisasi data dan Informasi, Sampara Halik mengatakan,  rapat evaluasi terhadap implementasi reformasi birokrasi dan zona Integritas itu sangat penting untuk senantiasa melakukan perbaikan terhadap kinerja pegawai dalam melakukan pelayanan kepada publik.

“Kegiatan ini dapat menjadi refleksi kinerja yang telah kita lakukan, semoga dengan adanya kegiatan ini, dapat memberikan perbaikan yang mengarah kepada kinerja pegawai yang lebih baik,” tutup Sampara Halik.