Miris, KPM BPNT di Jeneponto Diduga Diintervensi dan Diancam

Komentar

Terkini.id, Jeneponto – Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) di salah satu Desa di Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan diduga diancam dan diintervensi.

Ancaman untuk dikeluarkan dari daftar KPM BPNT dialami saat pihak PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan tersebut di salah satu kantor Desa di Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rabu, 30 November 2022.

Dimana setelah KPM menerima bantuannya, mereka diduga dipaksa untuk membeli barang yang sudah dipaketkan oleh oknum di salah satu Desa di Kecamatan Bontoramba, Jeneponto.

Hal itu diungkapkan oleh salah seorang warga Desa tersebut kepada Terkini.id, Rabu, 30 November 2022 melalui WhatsApp.

“Pihak PT Pos Indonesia melakukan penyaluran di kantor Desa, namun ada beberapa kejanggalan yang terjadi ketika proses penyaluran di laksanakan,” kata warga yang enggan disebut namanya.

Baca Juga

Menurutnya, diduga adanya intervensi yang dialami oleh KPM untuk berbelanja di tempat tertentu.

“Mereka diduga diarahkan untuk berbelanja minimal 200.000 rupiah di rumah oknum tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut warga tersebut mengatakan, KPM juga diduga diancam dikeluarkan dari daftar penerima jika tidak membeli barang yang sudah dipaketkan.

“KPM juga diancam untuk di keluarkan sebagai penerima manfaat bantuan sosial oleh oknum yang dimaksud, ketika tidak membelanjakan barang yang sudah di paketkan itu,” ujarnya.

Selain itu, di tempat lain diduga ada oknum yang melakukan pungutan liar (Pungli).

“Ada oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai suruhan oknum yang dimaksud, setelah barkode dibagikan ke masing-masing KPM, oknum tersebut meminta uang minimal 50 ribu per KPM,” terangnya.

Kejadian tersebut membuat KPM resah, sementara bantuan sosial itu merupakan pemberian bantuan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Kepala Dinas Sosial Jeneponto, Nirmala Syuib menyampaikan KPM BPNT bebas berbelanja di mana saja.

“Pemerintah memberi kebebasan kepada KPM untuk membelanjakan uang yang diterima di mana saja, jadi terserah KPM mau belanja dimana,” jelas Nirmala Syuib.

Nirmala Syuaib juga menegaskan, tidak boleh ada oknum yang mengintervensi KPM BPNT untuk belanja di warung tertentu.

“Himbau kepada KPM agar tidak mendengar oknum yang mengarahkan untuk belanja di warung tertentu, begitu pun jika ada oknum yang mengancam akan dikeluarkan sebagai penerima bantuan, jangan didengar, bantuan ini hak KPM tidak boleh diintervensi, apalagi diancam dikeluarkan,” tegasnya.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Desa yang dimaksud warga tersebut hingga saat ini belum dapat dimintai tanggapannya, nomor handphone dan WhatsApp yang bersangkutan hingga berita ini dimuat belum aktif.