NETWORK
Terkini.id, Jeneponto – Bupati Iksan Iskandar hadiri acara peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Ke-50 dengan mengangkat tema nasional Lima puluh tahun gerakan PKK berbakti untuk bangsa terbagi untuk sesama.
Acara tersebut berlangsung di ruang Pola Panrannuangta, kantor Bupati, jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kamis, 22 Desember 2022.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati, Paris Yasir, Sekda, Ketua dan wakil ketua TP PKK Jeneponto, para Kepala OPD, pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan PKK Kelurahan dan Desa.
Ketua TP PKK Kabupaten Jeneponto, Hj Hamsiah Iksan dalam sambutannya menyampaikan, tema HKG ke-50 tahun 2022 harus melekat dalam hati sanubari sebagai keluarga besar gerakan PKK.
“Tema itu harus menjadi tekad kita bersama dalam mendedikasikan semua pengabdian dan kiprah kita dalam gerakan PKK untuk ikut serta memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan juga untuk kemajuan negara dan bangsa Indonesia, khususnya kemajuan daerah Jeneponto yang kita cintai ini,” terang Hj Hamsiah Iksan.
Lebih lanjut, Hj Hamsiah Iksan menyampaikan, Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia. Dampaknya sungguh luar biasa, tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
“Untuk itu kita perlu mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengendalian Covid-19 itu dengan cara ikut menjaga situasi yang kondusif di dalam keluarga, maupun lingkungan kita. Hal seperti itu harus di implementasi dari Bakti Gerakan PKK untuk bangsa, dan berbagi untuk sesama,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Hj Hamsiah Iksan mendorong penggerak PKK untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan fasilitasi yang berkelanjutan kepada Kader-Kader PKK termasuk Kader Dasawisma.
“Karena kepada merekalah sesungguhnya terletak fungsi kinerja dan program-program PKK, agar tetap selaras dengan program-program Pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Tim Penggerak PKK sebagai mitra kerja Pemerintah haruslah mampu menyelaraskan dengan kebijakan Program Pemerintah.