Disdikbud Jeneponto Gelar Forum Koordinasi Evaluasi Dana BOSP
Komentar

Disdikbud Jeneponto Gelar Forum Koordinasi Evaluasi Dana BOSP

Komentar

Terkini, Jeneponto – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto menggelar kegiatan bergerak bersama melalui forum koordinasi evaluasi program BOSP jenjang TK, SD, SMP se-Kabupaten Jeneponto.

Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri berlangsung di agrowisata Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Minggu, 9 Juni 2024.

Hadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Uskar Baso, Sekretaris Disdikbud, Ferawati Azis, Sekretaris Inspektorat, Kabid Aset BPKAD, serta ratusan Kepala Sekolah dan Bendahara BOSP.

Sekretaris Disdikbud Jeneponto, Ferawati Azis dalam laporannya menyampaikan, kegiatan bergerak bersama melalui forum koordinasi evaluasi program BOSP jenjang TK, SD, SMP se-Kabupaten Jeneponto dilaksanakan dengan dilatarbelakangi dengan adanya masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan dana BOSP.

“Kegiatan ini dilatarbelakangi penggunaan dana BOS, dimamana banyak yang tidak memiliki persepsi yang sama sehingga muncul kekeliruan yang tidak beragam, dengan hal itulah sehingga kami dari sekretariat manajemen Bos melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang diawali dengan kegiatan rapat evaluasi di 11 Kecamatan,” kata Ferawati yang juga selalu manajer BOSP.

Baca Juga

Kegiatan Bergerak Bersama menurut Ferawati mulai dilakukan sejak tanggal 8 sampai dengan 30 Mei 2024, itu sebuah perjalanan dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.

“Perjalanan ini tentu berdasar terhadap SK yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati, saya sekretaris Dinas Pendidikan Jeneponto mendapatkan amanah sebagai manajer dana BOS di tahun 2024, olehnya itu saya mengambil peran sebagai manajer untuk melakukan evaluasi melakukan kunjungan-kunjungan ke sekolah, tentu hal ini kami lakukan berdasar dari adanya informasi dari pihak BPK dan Inspektorat tentang adanya ketidaksamaan persepsi terkait pembelajaan dana BOS,” ungkap Ferawati Azis.

Selama perjalanan itu, kata Ferawati, sejumlah masukan dan beberapa permasalahan-permasalahan dapat ditampung, yang tentunya membutuhkan solusi-solusi.

“Hal itulah sehingga kami melaksanakan kegiatan ini, yang tentunya kita sangat berharap melalui pertemuan forum ini dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yanga ada. Bergerak bersama semoga ini menjadi pintu dan gerbang untuk pendidikan maju di Kabupaten Jeneponto,” terang Ferawati.

Pada kesempatan itu, Ferawati menyampaikan, kegiatan itu dilaksanakan dengan hati yang ikhlas tanpa intervensi anggaran yang ada di Disdikbud Jeneponto.

“Kegiatan ini murni dilaksanakan tanpa program di DPA, tanpa anggaran yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto, kami semua berjalan di atas atas hati nurani sebagai manajer BOSP, ini karena niat agar supaya pengelolaan Dana BOSP bisa berjalan baik dan benar,” Pungkasnya.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, Uskar Baso, dalam arahannya menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan itu merupakan suatu langkah yang strategis dalam menyelesaikan masalah masalah yang dialami dalam pengelolaan dana BOS.

“Kenapa kegiatan ini dilaksanakan di Desa yang kondisinya dingin, karena kami sangat mengharapkan setiap UPT dapat mengelola dana BOS dengan baik,” tegas Uskar.

Pada kesempatan itu, Kadis Uskar menyampaikan adanya Kepala Sekolah yang menganggarkan insentif untuk guru yang berstatus ASN dari dana BOS.

“Hal itulah yang banyak menjadi temuan, namun pada hakekatnya, jika juknis pengelolaan dana BOS dilarang untuk digunakan dalam insentif bendahara, maka akan menimbulkan permasalahan bagi Kepala sekolah karena tidak ada guru yang bersedia menjadi bendahara, sebab berat kerjanya tapi tidak ada insentifnya,” Ungkap Uskar.

Namun Uskar pun menyampaikan agar Kepala Sekolah tidak cemas, Dinas Pendidikan akan atensi hal tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat dan BPK.

“Kemungkinan besar dengan tidak adanya insentif bendahara dari dana BOS itu menjadi penyebab bagi bendahara untuk asal bekerja. Insya Allah kami akan terus mencari solusi untuk mencari solusi terkait apa yang di kuatirkan oleh para Kepala Sekolah,” pungkasnya.

Sementara, j Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri mengapresiasi kegiatan forum koordinasi evaluasi pengelolaan dana BOSP yang dilaksanakan oleh Disdikbud Jeneponto.

“Kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas serta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto dan segenap jajarannya atas inisiasinya dalam berupaya memperbaiki pengelolaan dana BOSP,” jelas Junaedi Bakri.

Terkait adanya masalah-masalah pengelolaan BOSP ini, tentunya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Disdikbud Jeneponto melalui manajemen BOSP itu merupakan upaya keras Disdikbud Jeneponto untuk menuntaskan dan menemukan persamaan persepsi dan membelanjakan dana BOSP.

“Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati untuk mengambil langkah-langkah taktis, kebijakan-kebijakan yang disebut diskresi, akan tetapi dalam pengelolaan keuangan tidak ada aturan diskresi, semua harus berjalan di atas koridor aturan yang ada,” ujannya.