Mitra Terkini
Terkini.id, Jeneponto - Mantan Ketua Bawaslu, Sulawesi Selatan (Sulsel) HL Arumahi mengungkapkan ada dua cara yang dilakukan Bawaslu dalam melakukan pencegahan potensi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.
Hal itu diungkapkan dalam, Arumahi saat menjadi pemateri dalam sosialisasi pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto, di Hotel Sari, Rabu, 25 Oktober 2023.
"Yang pertama dengan melakukan pertemuan tatap muka dengan pembicara kompeten dan punya posisi tawar di lembaganya masing-masing. Dan kedua dengan menyurati setiap lembaga yang berpotensi melanggar aturan main. Tentu dengan harapan surat itu tidak berakhir di dalam laci, tapi diteruskan agar jajaran mendapat informasi yang cukup terkait pemilu dan pilkada,” kata Arumahi.
Arumahi mengatakan sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI, Polri merupakan ajang saling mengingatkan dalam menghadapi tahapan krusial Pemilu 2024.
“Tahapan kampanye merupakan tahapan krusial, dimana tahapan ini akan diuji bukan hanya Aparatur Sipil Negara (ASN), tapi TNI, Polri pun demikian,” jelas Arumahi.
Selain eks Ketua Bawaslu Sulsel, HL Arumahi, hadir juga Kepala Inspektorat Kabupaten Jeneponto, Maskur menjadi pemateri dalam sosialisasi tersebut.
Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Muhammad Alwi pada kesempatan itu menyampaikan, harapannya dalam melaksanakan sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri.
“Kegiatan ini kami harapkan menjadi pemicu dalam pencegahan terhadap ASN, TNI dan Polri agar tidak terlibat dalam berpolitik praktis, bukan hanya itu, kami juga sangat mengharapkan ASN, TNI dan Polri agar bisa melaksanakan sosialisasi serupa,” harapnya.
Dengan begitu, Alwi berharap Jeneponto bisa jadi barometer untuk tingkat kesadaran netralitas ASN, TNI dan Polri bagi masyarakat kita.
Sosialisasi yang dibuka oleh Sekda Jeneponto, Arifin Nur itu dihadiri, sejumlah ASN Lingkup Pemkab Jeneponto, anggota TNI dan Polri.
