Mitra Terkini
Terkini.id, Jeneponto - Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yasir hadiri sosial pengentasan kasus Stunting yang dilaksanakan kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Selatan.
Sosial pengentasan Stunting dilaksanakan dalam rangka bakti sosial pengentasan stunting dalam rangka Hari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Republik Indonesia ke-78 tahun 2024.
Kegiatan itu berlangsung di kantor Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Senin, 24 Juli 2023.
Sosialisasi yang dibuka oleh Kepala divisi imigrasi Kemenkumham Sulsel, Jaya Saputra, dihadiri, Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yasir, Kepala Rutan Kelas IIB, Jeneponto, Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Kadis Kesehatan yang diwakili Sekretaris Dinkes, Kepala Kelurahan Balang, Kapus Binamu Kota dan sejumlah tokoh masyarakat serta ibu rumah tangga Balita Stunting.
Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yasin dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Kemenkumham RI Sulawesi Selatan.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Jeneponto, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Kemenkumham Sulsel, yang sangat peduli dengan masyarakat dan kondisi stunting di Jeneponto," kata Paris.
Pada kesempatan itu, Paris menyampaikan beberapa indikator yang harus dilaksanakan untuk pengentasan stunting di Kabupaten Jeneponto.
Sementara, Kepala divisi imigrasi Kemenkumham Sulsel, Jaya Saputra saat membuka kegiatan itu mengatakan, mengapresiasi kalaborasi Pemerintah dengan Rutan Kelas IIB Jeneponto.
"Kerjasama antara Kepala Rutan Kelas IIB dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto sangat luar, ini suatu hal yang menunjukkan bahwa pengentasan stunting sudah dilakukan dengan kalaborasi yang cukup massif antara Pemerintah Jeneponto dengan pihak Rutan Kelas IIB," jelas Jaya Saputra.
Jaya Saputra juga menyampaikan, kegiatan sosialisasi pengentasan Stunting itu dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemenkumham ke-78 pada 2023 ini.
"Kami menggelar sejumlah kegiatan salah satunya bakti sosial pengentasan stunting, bakti sosial dilakukan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mengentaskan kasus stunting sesuai dengan target nasional pada 2024 sebesar 14 persen," ujarnya.
Dalam kegiatan itu, sejumlah Balita penderita stunting mendapatkan bantuan berupa bingkisan dari Kemenkumham Sulawesi Selatan.
