Anggota DPRD Jeneponto, Nur Amin Tantu Pantau Dampak Pergeseran Tanah di Desa Kareloe

Anggota DPRD Jeneponto, Nur Amin Tantu Pantau Dampak Pergeseran Tanah di Desa Kareloe

S. Bachtiar

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Terkini.id, Jeneponto - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari fraksi Golkar, Nur Amin Tantu bersama anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jeneponto pantau langsung dampak bencana alam, Rabu, 24 Januari 2024.

Peristiwa bencana alam pergeseran tanah dan kikisan tanah akibat arus air sungai di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Anggota DPRD kabupaten Jeneponto, Nur Amin Tantu kepada terkini.id mengatakan, peristiwa bencana alam itu terjadi Dusun Salamatara dan Pa'baeng-Baeng Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba.

"Pergeseran tanah akibat hujan deras itu terjadi di Dusun Salamatara, sedangkan pengkisan tanah akibat derasnya arus sungai terjadi di Dusun Pa'baeng-Baeng Desa Kareloe," Kata Nur Amin Tantu.

Terkait dengan peristiwa itu, Nur Amin Tantu langsung berkoordinasi dengan Kepala BPBD Jeneponto, Andi Patappoi untuk mengarahkan anggotanya melakukan asesmen kaji cepat.

"Setelah saya mendapat informasi dari masyarakat, saya langsung berkoordinasi dengan Kepala BPBD Jeneponto, untuk melakukan penanganan cepat terkait dua peristiwa bencana alam tersebut," jelasnya.

Sementara, Kepala BPBD Jeneponto, Andi Patappoi saat dikonfirmasi, mengatakan pihaknya telah turun langsung di lokasi untuk melakukan asesmen kaji cepat terhadap kejadian di Desa Kareloe.

"Ada dua asesmen kaji cepat yang telah dilakukan, yakni asesmen kaji cepat terhadap kikisan tanah akibat arus air di bantaran sungai sisi kiri di Dusun Pa'baeng-Baeng dan asesmen kaji cepat terhadap kejadian pergeseran tanah di Dusun Salamatara Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba," Kata Andi Patappoi.

Menurutnya, untuk penanganan selanjutnya, dirinya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak BPK terkait pengggunaan dana dalam melaksanakan penanganan cepat.

"Kami akan berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan penanganan cepat, sebab penanganan cepat itu kami harus meminta petunjuk pihak BPK dalam penggunaan anggaran tanggap darurat," jelas Andi Patappoi.