NETWORK
Terkini.id, Jeneponto – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Jeneponto menggelar Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional (GSRA) tahun 2024 dengan berkolaborasi Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
Kegiatan yang dihadiri oleh Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri, Kepala Kantor Pertanahan Jeneponto bersama beberapa Kepala OPD Pemkab Jeneponto berlangsung, di Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, Senin, 22 April 2024.
Kegiatan Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional serentak dilakukan di semua Propinsi, Kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
GSRA ini digelar sebagai bentuk komitmen Kantor ATR/BPN Kab Jeneponto untuk mewujudkan cita-cita dalam upaya mengurangi ketimpangan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan GSRA Kepala Kantor Pertanahan Jeneponto, Anwar K S. mengatakan, pelaksananan kegiatan Reforma Agraria ini menjadi wujud bersama mengurangi ketimpangan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam mendukung kegiatan Reforma agraria, kami akan melakukan penataan aset dan akses lebih masif,” kata Anwar.
Menurutnya, berdasarkan overview pencapaian kinerja sejak tahun 2017 hingga 2023, kantor Pertanahan Jeneponto telah menerbitkan 53.404 Sertifikat melalui beberapa program.
“Kegiatan PTSL tahun 2017 sebanyak 3.402 sertipikat, 2018 sebanyak 5.335 sertifikat, 2019 sebanyak 3.500 sertifikat, 2020 sebanyak 4.514 sertifikat, 2021 sebanyak 3.831 sertifikat, 2022 sebanyak 5.167 sertifikat dan tahun 2023 sebanyak 4.800 sertifikat dengan total 30.549 Sertifikat,” ungkap Anwar.
“Untuk kegiatan Redistribusi Tanah Sejak tahun 2019 sampai 2023 telah menerbitkan sebanyak 11.499 sertifikat dan Kegiatan Lintas Sektor sejak tahun 2019 sampai 2023 telah menerbitkan sebanyak 2.356 sertifikat,” Total untuk kegiatan PSN (PTSL, Redis dan Lintor) sebanyak 53.404 sertipikat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anwar mengatakan, untuk kegiatan Akses Reforma Agraria atau Penataan Akses di Kabupaten Jeneponto dimulai sejak tahun 2021, dengan melakukan kegiatan pemberdayaan kepada 500 Kepala Keluarga (KK) selaku pelaku usaha pada bidang Pertanian, Perikanan dan Perdagangan/UMKM.